Zona Integritas Mahkamah Agung, antara Evidence, Realita dan Asa

Zona Integritas Mahkamah Agung, antara Evidence, Realita dan Asa

Oleh: Sahram

Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya menggaungkan reformasi birokrasi agar tercipta pemerintahan yang bersih (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan publik yang prima[2], karena berdasarkan data dari Corruption Perceptions Index (CPI) 2017 Indonesia masih di posisi stagnan dengan nilai 37 yang artinya tingkat korupsi masih di zona merah[3].

Untuk meminimalisir[4] keadaan yang sudah mendarah daging ini maka segala program telah diluncurkan pemerintah lewat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang salah satunya adalah Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wiayah Birokrasi, Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, pemerintah memberikan acuan dan pedoman kepada pimpinan kementrian dan lembaga (K/L) serta pemda terhadap apa yang harus dikerjakan agar tercipta sebuah zona harapan yaitu zona integritas.

---

[1] Calon Hakim PA Pringsewu/Tanggamus

[2] Menpan.go.id

[3] Transparancy.org

[4] Membasmi semua rasanya butuh waktu yang sangat lama atau paling tidak manusianya harus diganti robot, pen.

---

Selengkapnya KLIK DISINI

 

Sumber: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/zona-integritas-mahkamah-agung-antara-evidence-realita-dan-asa-oleh-sahram-6-8