PA Padang Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Ditjen Badilag 2021 Secara Virtual

PA-Padang || Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dengan satuan kerja Peradilan Agama se-Indonesia secara virtual dengan dukungan Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Rapat koordinasi ini berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu, 02 dan 03 Maret 2021.

Rakornas Ditjen Badilag 2021 yang bertema  “Membangun Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H. pada 02 Maret 2021 yang bertempat di Command Center Mahkamah Agung.

Acara rakor secara virtual ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahakamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Agama dan Para Hakim Agung Kamar Agama, Ketua Jabatan Kehakiman Syari’ah Malaysia, Hakim Family Court of Australia, Rektor Universitas Ibnu Saud Arab Saudi, Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan serta tamu undangan lainnya dan diikuti oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang dilakukan sepenuhnya secara daring di command center/media center masing-masing Satuan Kerja yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris.

Ketua Pengadilan Agama Padang, Drs. H. Ediwarman, S.H, M.H.I. berserta Hakim dan Pegawai PA Padang mengikuti acara Pembukaan Rakor Badilag 2021 di hari Selasa 02 Maret 2021 dan Penutupan pada hari Rabu 03 Maret 2021.

Selain membuka secara resmi Rapat Koordinasi ini, Ketua Mahkamah Agung RI juga meresmikan peluncuran 6 (enam) aplikasi inovasi dari Ditjen Badilag, yaitu:

1. Pusat data perkara, yang merupakan pengembangan dari pusat data yang telah diluncurkan sebelumnya. Manfaatnya sebagai media informasi data perkara yang dapat menyajikan data2 perkara dalam peradilan agama baik dalam bentuk statistis maupun grafis.

2. Portal Ekonomi Syariah, yang manfaatnya menyajikan informasi yang lengkap dan terbaru terkait penanganan dan regulasi perkara Ekonomi Syariah

3. Aplikasi PTSP Online Tingkat Banding, yang manfaatnya memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan prosedur serta layanan di Pengadilan Agama.

4. Aplikasi Penilaian APM (Akreditasi Penjaminan Mutu), bermanfaat untuk memantau dan mengukur konsistensi penerapan APM di lingkungan Pengadilan Agama.

5. Laporan Elektronik (e-Laporan), bermanfaat unutk proses pelaporan antara instansi pusat dan daerah menjadi lebih cepat dan akurat.

6. Aplikasi virtualisasi surat izin online (VISION +) satuan kerja lingkungan peradilan agama, yang merupakan versi terbaru dari aplikasi yang diluncurkan tahun lalu. Manfaatnya untuk memperpendek jalur birokrasi dan proses perizinan bagi aparatur di lingkungan peradilan agama.

Acara Rapat Koordinasi hari pertama dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dan pembinaan yang dinaratori oleh Sekretaris Ditjen Badilag Drs. Arief Hidayat, S.H, M.M. Ada yang menarik dari Rapat Koordinasi kali ini, selain dihadiri oleh para narasumber dari internal, Ditjen Badilag juga mengundang narasumber dari luar lingkungan peradilan. Kementerian Keuangan RI, diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, S.E, M.M., menyampaikan materi pada sesi pertama mengenai “Dukungan Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah: Rapat Koordinasi Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berkeadilan”.

Lanjut pada sesi kedua dipandu oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA RI Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag, M.Ag., Materi yang disampaikan adalah mengenai “Penerapan Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian di Malaysia” oleh Ketua Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Prof. Ajung Datuk Setya Dr. Mohd. Naim Mokhtar. Satu catatan penting dari penyampaian beliau adalah keadilan yang paper justice saja sudah gagal dalam mewujudkan keadilan dan ini menjadi catatan bagi bersama.

Sesi ketiga dipandu oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA RI Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H, M.H. Materi yang akan disampaikan pada sesi ketiga dibawa oleh Hakim Family Court of Australia, The Honourable Justice Judy Ryan, dengan tema “Gugatan Mandiri di Australia”. Catatan penting dari materi yang disampaikan adalah minimnya jumlah putusan yang melakukan pembebanan nafkah untuk anak.

Materi berikutnya oleh narasumber internasional yaitu Rektor Universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa’ud Arab Saudi, Dr. Ahmed bin Salem bin Muhammed Al Ameria, dengan judul “Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Arab Saudi”. Sistem peradilan hukum Islam di Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, dimana penyelesaian sengketa permasalahan Ekonomi Syariah dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi (administrasi atau mediasi).

Senior Advisor Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), Leisha Lister & Cate Sumner, menyampaikan materi dengan tema “Perlindungan hukum anak yang lebih baik pasca perceraian”. Perlindungan bagi perempuan dan anak masih belum maksimal di Indonesia dan diperlukan komitmen bersama di seluruh stakeholder untuk mewujudkannya. Terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Badilag sudah cukup baik dalam mendorong akses keadilan bagi perempuan dan anak, misalnya melalui layanan gugatan mandiri, aplikasi e-court, layanan posbakum, dan pembebasan biaya perkara. Yang menjadi catatan adalah perlu ditingkatkannya penyelesaian perkara melalui e-court, karena persentasenya hanya 17% dari total perkara di pengadilan. Kemudian, perlu adanya standar dalam memutus perkara yang menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini harus disertai dengan mekanisme auto-debet yang memungkinkan pemberian tunjangan pemeliharaan anak dan nafkah istri  pasca perceraian secara cepat. Buku saku sangat penting dalam memberikan panduan kepada hakim mengenai hal tersebut.

Hakim Agung/Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H, M.H, M.M., dalam kesempatan ini menambahkan untuk ekstra hati-hati mengenai e-Court dalam perkara perceraian karena berhubungan dengan nama baik para pihak, terutama terkait anonimisasi alamat dan nama para pihak. Beliau juga menyampaikan apresiasi berbagai kebijakan administrasi yustisial yang dilakukan oleh Ditjen Badilag, salah satunya mengenai waktu penyelesaian perkara. Namun, perlu diingat bagi para hakim tingkat pertama dan tingkat banding untuk tidak mengurangi kualitas putusan. Harapannya dilakukan percepatan penyelesaian perkara, dapat ditentukan waktunya, yaitu untuk perkara biasa penyelesaiannya waktu 1 sampai dengan 3 bulan dan perkara ghaib selama 5 bulan diberi angka 5. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Selanjutnya, masih ditemukan berkas perkara yang tidak lengkap dikirim kepada tingkat kasasi dan banding. Diharapkan kepada aparatur peradilan agama agar tidak terjadi lagi ketidaklengkapan berkas perkara tersebut.

Penutupan Rapat Koordinasi dilaksanakan di hari ke-2 dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja berprestasi di lingkungan Peradilan Agama se-Indonesia. (Tim IT PA Padang)