GUGATAN ASESOR DAN GUGATAN REKONVENSI

                                                    Oleh

                                              Ifdal Tanjung

A.  Pendahuluan

Judul diatas menarik untuk didikusikan dan sengaja judul ini diangkat semata  untuk mencari keseragaman dalam menghadapi tugas tugas pokok Hakim dalam mempertahankan hukum materil dan formil dipersidangan.

Berbicara mengenai  gugatan  asesor  adalah  merupakan  gugatan    tambahan  ( additional claim )  terhadap gugata pokok. Keberadaan adanya gugatan asesor adalah semata untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang undangan. Secara teori dan praktek , gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugata asesor adalah adanya gugatan pokok dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok.

Dipihak lain gugatan  rekonvensi ataur  gugatan balik diatur dalam pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR,  pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 244 – 247 BRv. Dalam hukum acara perdata gugatan rekonvensi ini dikenal dengan gugatan balik berhubung Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan gugatan rekonvensi apabila  berkaitan dengan hukum kebendaan ( zaken rech)  yang sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan, gugatan rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal hal yang berkaitan  dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang ( persoon recht). Dalam konteks hukum acara perdata tidak semua gugatan Penggugat dilawan dengan gugatan rekonvensi. Tujuan dari gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat agar sama sama dapat diperiksa sekaligus  dipersidangan.

1. Pembahasan

   Didalam kamus hukum ( Belanda dan Inggris ) gugatan berarti Annklacht, een rechts zaak  dan Vordering,  ditranslit kedalam bahasa Indonesia protes. Sementara dalam hukum acara perdata ( prosessuil ) gugatan diartikan dengan tuntutan hak.

Gugatan asesor berarti gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok, seperti hal perkara cerai gugat ada tambahan perkara isbat nikah sebagai asesor dan harus diperiksa bersama sama dengan perkara pokok dan asas yang diberlakukan adalah mengikut kepada perkara pokok. Begitu juga dalam perkara harta bersama dan perkara waris ada tambahan gugatan provisi dan gugatan penyitaan dan hal ini termasuk gugatan asesor serta dwangsoom.

 Menurut M. Yahya Harahap, Penggugat dapat mengajukan gugatan tambahan  atau gugatan asesor dengan syarat :

1. Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan  pokok  dan sifat gugatan tambahan tidak bisa berdiri  sendiri diluar gugatan pokok.
2. Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan.
3. Gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok mapun dengan kepentingan Penggugat.

   M. Yahya Harahap juga menegaskan, terdapat dua jenis gugatan asesor yang sering ditemukan di Pengadilan :

1. Gugatan provisi, berdasarkan pasal 180 HIR (1),  pasal ini memberikan hak kepada   Penggugat mengajukan gugatan asesor dalam gugatan pokok, berupa permintaan agar Pengadilan menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa. Putusan tersebut mengenai hal hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat  sebelum Tergugat meneruskan pembangunan, menjual barang objek perkara, mencairkan uang di Bank dan sebagainya.
   1.  Gugatan tambahan berupa penyitaan, berdasarkan pasal 226 dan 227 HIR, penyitaan atau beslag ( seizure ) merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan berupa menempatkan harta kekayaan Tergugat atau barang objek sengketa berada dalam penyitaan untuk menjaga kemungkinan barang barang tersebut dihilangkan, atau diasingkan Tergugat selama proses perkara berlangsung. 

         Gugatan Rekonvensi  diatur dalam pasal 132  HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan  pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Menurut Abdul  Mannan, supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah,  selain  harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil.  HIR dan RBg  tidak  secara  detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan rekonvensi, namun   agar gugatan  rekonvensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat kepadanya.

Dari aspek cara mengajukannya Gugatan rekonvensi    dapat diajukan secara lisan dan akan lebih baik diajukan secara tertulis, yang perlu harus diperhatikan adalah gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

1. Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi.
   1. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan  dasar hukum ( rechtsgrond ) dan dasar peristiwa  ( fifteljkegrond ) yang melandasi gugatan.
      1. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

      Apabila unsur unsur diatas  tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada Tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat adalah hanya Penggugat konvensi.

    Dalam praktek  persidangan khusus  di Pengadilan  Agama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi harus ada hubungan Kausalitet atau sebab akibat contohnya perkara pokok cerai talak adanya gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah, mut’ah, kiswah, maskan, nafkah madhiah, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan dan sebagainya. Menurut Abdul Mannan antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi harus memenuhi asas  koneksitas.

    Menurut Retno Wulan Susantio, antara gugatan rekonvensi dengan gugatan pokok tidak perlu memenuhi asas koneksitas, hal ini mutak hak Pengggat rekonvensi. 

     Seandainya Tergugat  rekonvensi terdiri dari beberapa orang dan gugatan rekonvensi memiliki kaitan yang erat dengan gugatan konvensi, sebaiknya seluruh Penggugat konvensi ditarik sebagai Tergugat rekonvensi. Penerapan ini sangat efektif untuk menghindari terjadinya cacat formil gugatan rekonvensi yang berakibat gugatan plurium litis consorsium yaitu kurangnya pihakyangditarek  sebagai Tergugat.

 Pasal 132 huruf b angka 1 HIR, mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan bersama sama  dengan pengajuan  jawaban. Apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan secara bersama sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan rekonvensi diianggap tidak memenuhi aspek formil, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak  dapat diterima.

          Penggugat rekonvensi menurut Subekti harus menyampaikan gugatannya secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Panitera berkewajiban mencatat segala ihwal gugatan rekonvensi dalan berita acara sidang secara lengkap dan juga apa yang menjadi petitum rekonvensi.

          Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan rekonvensi :

• Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama sama dengan jawaban, selambat lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian (pasal 132 a ayat 2 HIR dan pasal 158 RBg.
  • Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajuka gugatan rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dilakukan gugatan dalam rekonvensi (pasal 132 a ayat 2 HIR dan pasal 156 ayat  2  RBg.
  • Jika gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
  • Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali jika menurut pendapat Hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.

C. Kesimpulan

1. Gugatan  asesor  adalah  merupakan  gugatan    tambahan  ( additional    claim )  terhadap gugata pokok. Keberadaan adanya gugatan asesor adalah semata untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan oleh hukum dan perundang undangan.

2. Gugatan  asesor diperiksa mengikut  gugatan pokok

3. gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh  

    Tergugat  sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang

    diajukan Penggugat.

4. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama sama dengan

     jawaban, selambat lambatnya sebelum  tahap pembuktian.

                                          Daftar Pustaka 

Abdul Mannan, Prof, DR, SH, S.IP, M. Hum, Penerapan Hukum   Acara    Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Penerbit Yayasan Al-Hikmah Jakarta tahun 2001.

M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,  tahun 2007.

Retno Wulan Sutantio, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar, Jakarta , tahun 1996.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, tahun 2003.

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradila Agama,  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ( Buku II ), Jakarta, tahun 2014.

Subekti, Prof, SH, Aneka Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Djakarta, tahun 1964.