Artikel

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT   oleh: Angel Firstia Kresna, A.Md., S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI)   A. Pendahuluan Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari perkembangan … Read More

Zona Integritas Mahkamah Agung, antara Evidence, Realita dan Asa Oleh: Sahram Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya menggaungkan reformasi birokrasi agar tercipta pemerintahan yang bersih (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan publik yang prima[2], karena berdasarkan data dari Corruption Perceptions Index (CPI) 2017 Indonesia masih di posisi stagnan dengan nilai 37 yang artinya tingkat korupsi masih di zona … Read More

PENGAKUAN ATAS PENGADAAN SARANA PENUNJANG GEDUNG (PAGAR, TAMAN, JALAN LINGKUNGAN DAN POS PENGAMANAN) Oleh: Marwendi Putra (Auditor Badan Pengawasan MA RI) KONDISI UMUM             Setelah selesai kegiatan pengadaan pembangunan gedung kantor baik berupa kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi dan retorasi, satuan kerja menfokuskan untuk mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan sarana lingkungan, seperti rencana pengadaan pagar, pengadaan … Read More

URGENSI LEGALISASI BUKTI FOTOKOPI OLEH PANITERA UNTUK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN Sebagai Pemenuhan Tugas Paper Magang II PPC Tahun 2019Oleh: Ahmad RafuanCalon Hakim Magang di PA Banyuwangi A. PENDAHULUAN Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya dalam kehidupan saling membutuhkan satu sama lain.[1] Dalam relasi hubungan antar sesama manusia, ada unsur kepentingan individu maupun kelompok yang menjadi tujuan dalam kehidupan … Read More

Dra. Nurlen Afriza, MA   Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa”  haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” … Read More